Close

May 13, 2017

Promoter

Setelah dilantik menjadi Kapolri pada tanggal 13 Juli 2016, Jenderal Polisi Drs. H. M. TITO KARNAVIAN, M.A., PhD membawa program PROMOTER  (Profesional Modern Terpercaya), program tersebut merupakan implementasi dari Visi Polri yaitu terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya, guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong.

Program PROMOTER terdiri dari 11 program, berisi 61 kegiatan (53 kegiatan + 8 Quick Wins) telah ditetapkan sebagai berikut:

  1. Pemantapan reformasi internal Polri
    1. Peningkatan Soliditas Internal.
    2. Konsistensi Pembinaan karier berdasarkan merit system dengan Rekam Jejak.
    3. Melaksanakan rekrutmen dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH).
    4. Sistem seleksi Dikbangum Polri yang lebih efisien, efektif, adil, transparan dan objektif.
    5. Membudayakan perilaku anti korupsi.
  2. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat berbasis TI
    1. Layanan publik yang mudah diakses masyarakat, lebih cepat, bebas calo dan berbasis teknologi informasi.
    2. Menyederhanakan regulasi dan proses pada loket-loket pelayanan yang tidak berbelit-belit.
    3. Quick Respons.
    4. Modernisasi teknologi pendukung pelayanan publik.
  3. Penanganan kelompok radikal prokekerasan dan intoleransi yang lebih optimal
    1. Deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.
    2. Membangun daya cegah dan daya tangkal warga.
    3. Kerja sama dengan stake holder.
    4. Mengintensifkan kegiatan dialogis di kantong-kantong kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi.
    5. Penegakkan hukum yang optimal.
  4. Peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan
    1. Peningkatan kualitas 8 (delapan) standar pendidikan Polri.
    2. Peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan kewilayahan.
    3. Mengoptimalkan sistem manajemen kinerja.
    4. Penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi.
    5. Modernisasi almatsus dan alpalkam Polri.
  5. Peningkatan kesejahteraan anggota Polri
    1. Peningkatan tunjangan kinerja.
    2. Peningkatan pemenuhan perumahan dinas anggota Polri.
    3. Meningkatkan program pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi anggota Polri.
    4. Peningkatan tunjangan kemahalan bagi anggota di daerah perbatasan dan Papua.
    5. Peningkatan dukungan operasioanal Bhabinkamtibmas.
    6. Mengupayakan program wirausaha bagi anggota Polri.
    7. Dukungan asuransi keselamatan kerja bagi anggota Polri.
  6. Tata kelembagaan, pemenuhan proporsionalitas anggaran dan kebutuhan min sarpras
    1. Penyederhanakan SOP berbasis checklist dan hasil.
    2. Restrukturisasi SOTK Polri sesuai tantangan tugas, antara lain penguatan Densus, Brimob, dan Baharkam.
    3. Pemenuhan proporsional anggaran.
    4. Pemenuhan kebutuhan minimal SDM dan Sarprass (DSPP).
    5. Pembentukan Polda Kaltara, peningkatan Tipologi Polda Lampung dan Riau, serta peningkatan Tipologi Polres.
  7. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas
    1. Penggelaran personel berseragam pada daerah rawan kejahatan, kemacetan, dan laka lantas.
    2. Peningkatan pengamanan perbatasan melalui pembangunan pos-pos Pam perbatasan.
    3. Penanganan kebakaran hutan dan lahan.
    4. Penguatan sinergi polisional dengan TNI, BIN, BNN, BNPT, BASARNAS, BAKAMLA dan PEMDA.
    5. Pengamanan program prioritas nasional dan paket kebijakan ekonomi pemerintah.
  8. Penguatan Harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban)
    1. Membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap kejahatan terorisme, narkoba, separatisme dan ideologi anti Pancasila.
    2. Pemenuhan 1 Bhabinkamtibmas 1 Desa dan Kelurahan secara bertahap.
    3. Mendorong pemanfaatan alat-alat pengamanan berbasis teknologi.
    4. Penguatan pembinaan teknis Polsus dan Pam Swakarsa serta Korwas PPNS.
    5. Penguatan kerja sama dengan Civil Society dalam mengidentifikasi masalah sosial dan upaya penyelesaiannya.
  9. Penegakkan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan
    1. Penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik meliputi kejahatan jalanan. Kejahatan terhadap perempuan dan anak, terorisme, Illegal Fishing, korupsi, narkoba, Cyber Crime dan kejahatan ekonomi lainnya.
    2. Menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan.
    3. Menghilangkan kecendrungan rekayasa dan berbelit-belit dalam penanganan kasus.
    4. Peningkatan kemampuan penidikan Cyber Crime, ekonomi, Dokpol, Labfor dan sertifikasi penyidik.
    5. Peningkatan sinergi CJS dan penegak hukum lainnya.
    6. Peningkatan anggaran penyidikan dan modernisasi teknologi peralatan pendukung penyidikan.
    7. Penyelesaian perkara mudah dan ringan melalui pendekatan Restorative Justice.
  10. Penguatan pengawasan
    1. Memperkuat kerjasama dengan pengawas eksternal dengan EMI dan IME.
    2. Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara online.
    3. Meningkatkan sistem penilaian indeks tata kelola Kepolisian (ITK).
    4. Membuat sistem pengawasan untuk menekan budaya korupsi internal.
  11. Quick Wins Polri
    1. Penerbitan dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila.
    2. Perburuan dan penangkapan gembong teroris Santoso dan jejaring terorisme.
    3. Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme.
    4. Pembentukan dan pengaktifan Satgas Ops Polri kontra radikal dan deradikalisme (khusus ISIS).
    5. Pemberlakuan rekrutmen terbuka untuk jabatan di lingkungan Polri (Polres,Polda, Mabes Polri).
    6. Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik.
    7. Pembentukan Tim Internal anti korupsi (melibatkan unsur publik dan KPK).
    8. Crash Program pelayanan masyarakat: pelayanan bersih dari percaloan.