Close

May 20, 2016

SDM Polri

Polri sebagai pengemban amanat undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga kelangsungan pembangunan nasional. Keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kualitas memadai, memahami fungsi dan perannya dalam institusi Polri. Pada penjelasan Pasal 21 ayat 2 undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pengakhiran dinas”. Pembinaan sumber daya manusia manusia (SDM) dalam pengelolaannya memerlukan penanganan khusus dan berbeda dengan sumber daya lainnya. Hal ini disebabkan karena SDM merupakan aset yang tidak mengalami penyusutan kualitas bila dikembangkan secara berkesinambungan, serta dikelola secara efektif dan efisien.

SDM Polri memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan kontribusi produktif bagi institusi, dan potensi tersebut harus dapat dikembangkan secara optimal. Mengingat kualitas dan kuantitas SDM merupakan faktor penentu bagi keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut, maka perlu diadakan pembenahan sistem pembinaan personel Polri guna menciptakan harmonisasi, sinergitas, soliditas, konsistensi dan dapat mengantisipasi kebutuhan serta dapat menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial dalam masyarakat yang begitu cepat.

Pelaksanaan Renstra Polri 2010-2014 telah berjalan cukup baik, hal ini ditandai dengan kondisi Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas yang kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat serta terjaminnya aktivitas pemerintahan. Secara nasional kondisi harkamtibmas dapat dinyatakan lancar dan kondusif, meskipun dalam kurun waktu tersebut masih terjadi berbagai gangguan kamtibmas seperti penembakan terhadap petugas dan warga masyarakat oleh kelompok separatis, konflik sosial yang terjadi di beberapa wilayah tertentu.

Pada butir pertama Nawacita Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla telah dirancangkan program menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dengan membangun Polri yang profesional. Polri yang profesional akan terwujud apabila didukung oleh sumber daya manusia yang modern, profesional, dan humanis. Dalam kaitan tersebut, Polri telah melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Polri guna menghadapi segala tuntutan tugas Polri melalui strategi yang tepat.

Upaya mempertahankan personel Polri yang berkualitas melalui perbaikan kompetensi dan kesejahteraannya menjadi hal yang sangat penting. Pada sisi lain Polri menghadapi kendala internal yakni jumlah personel Polri saat ini dirasakan masih kurang dalam memenuhi kebutuhan dan tantangan tugas di wilayah. Mengingat terbatasnya anggaran yang ditetapkan bagi institusi Polri, maka upaya menambah personel Polri akan menyebabkan penyerapan anggaran untuk belanja pegawai menjadi besar, sehingga dapat mengurangi anggaran untuk belanja modal. Dalam upaya mengatasi hal tersebut, maka strategi yang dilakukan yaitu dengan menjaga keseimbangan postur personel Polri agar terjadi zero growth terhadap jumlah personel. Dengan demikian, penambahan personel Polri (intake) dapat dilaksanakan hanya dalam upaya mengisi personel Polri yang pensiun atau berakhir masa dinasnya.

Strategi penambahan anggota Polri dilakukan dengan mengutamakan putra daerah (prinsip local boy for local job). Rekrutmen anggota Polri dimaksudkan untuk menjaring calon-calon yang berkualitas, baik secara kesamaptaan jasmani, moral, kepribadian, maupun intelektual, melalui proses werving yang dilakukan secara proporsional, bersih, transparan dan objektif serta akuntabel dengan melibatkan pihak luar sebagai pengawas. Dalam rangka meningkatkan transparansi, rekrutmen SIPSS dan Akpol telah menerapkan sistem CAT (Computer Assisted Test).

Pada bidang pengembangan sistem pendidikan Polri telah menerapkan konsep PPJJ pada STIK, E-Library, E-Learning dan S1, S2, S3 Ilmu Kepolisian. Untuk lulusan Akpol sudah disetarakan setingkat S1 terapan dan Sisdik Polri telah selaras dengan Sisdiknas dan peraturan lain dibidang pendidikan. Dalam rangka meningkatkan mutu lulusan pendidikan, maka dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Polri telah melalui proses assessment dalam seleksi pesertanya. Lemdikpol sebagai penyelenggara pendidikan di lingkungan Polri telah memiliki lembaga sertifikasi profesi.

Selain telah memperoleh pencapaian tersebut di atas, Polri masih menghadapi beberapa tantangan dibidang operasional antara lain permasalahan konflik sosial yang memerlukan penanganan secara serius, komprehensif, dan berkesinambungan. Dalam upaya menangani potensi konflik sebagai faktor pemicu berkembangnya konflik sosial, seperti masalah agraria, sengketa sumber daya alam, dan lain sebagainya, Polri memerlukan dukungan sumber daya dalam mewujudkan sinergi polisional antara stakeholders terkait.

Tantangan tugas dan permasalahan kamtibmas yang kompleks memerlukan dukungan personel Polri yang profesional dengan kompetensi dan soliditas tim (team engagement) yang tinggi. Oleh sebab itu pembinaan SDM yang baik, terarah dan berkesinambungan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas.

Polri pada masa depan akan menghadapi berbagai perkembangan gangguan Kamtibmas yang semakin komplek dan mengarah pada transnational crime (kartel, bioterorism, narcoterorism, cyber crime). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sangat berpengaruh terhadap kondisi kamtibmas yang tentunya menambah beban operasional tupoksi Polri di lapangan, sementara kemampuan peralatan Polri saat ini dirasakan masih belum mampu untuk mengantisipasi perkembangan tersebut. Masih banyaknya permasalahan-permasalahan sosial dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik akibat pengambilan kebijakan yang dirasakan tidak berpihak kepada masyarakat pada akhirnya berdampak juga pada peningkatan gangguan kamtibmas. Selain itu, akses globalisasi yang menganut kebebasan individu dan cenderung tanpa batas (liberal) sering menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang begitu cepat merupakan faktor yang dapat memicu gangguan kamtibmas. Pembentukan komunitas perdagangan bersama (MEA, AFTA, CHAFTA) akan membuat tugas Polri pada masa depan menjadi semakin berat.

Sejalan dengan Nawacita Pemerintah saat ini yang mencanangkan semangat revolusi mental aparatur pemerintah dihadapkan mampu mendorong proses reformasi birokrasi Polri terutama pada perubahan kultur Polri yang pada gilirannya akan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Polri.

 

* Renstra SSDM Polri 2015-2019